-
Implikasi UU 1/2025 terhadap Status Keuangan Negara dalam BUMN dan Penguatan Prinsip Business Judgment Rule
Implikasi UU 1/2025 terhadap Status Keuangan Negara dalam BUMN dan Penguatan Prinsip Business Judgment Rule Artikel ini membahas kedudukan keuangan negara dalam modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan relevansi penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dalam konteks hukum pidana korupsi. Fokus utamanya adalah implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengubah Undang-Undang
-
Kajian Historis dan Regulatif tentang Ketentuan Penilai dan Dasar Penilaian dalam Pengadaan Tanah
Kajian Historis dan Regulatif tentang Ketentuan Penilai dan Dasar Penilaian dalam Pengadaan Tanah Artikel ini membahas evolusi ketentuan hukum terkait peran penilai dan dasar penilaian nilai tanah dalam proses pengadaan tanah, baik untuk kepentingan umum, instansi pemerintah, maupun swasta. Kajian ini disusun dengan pendekatan yuridis-normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak era sebelum Undang-Undang Nomor
-
Analisis Putusan Komisi Informasi atas Sengketa Keterbukaan Informasi dalam Sistem Pengadaan Elektronik
Transparansi dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Artikel ini membahas sengketa informasi publik antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang dimediasi oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Melalui analisis terhadap putusan KI, artikel ini mengulas
-
Strategi Efektif Mencegah Kerugian Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa pemerintah rentan terhadap kerugian negara akibat kemahalan harga, kekurangan volume, dan ketidaksesuaian spesifikasi. Artikel ini menguraikan penyebab utama kerugian negara serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mencegahnya. Melalui perencanaan yang cermat, transparansi dalam proses pengadaan, serta pengawasan yang ketat, risiko penyimpangan dapat diminimalkan. Dengan penerapan langkah-langkah mitigasi yang sistematis, diharapkan
-
Tata Cara Penyusunan HPS
Menyusun HPS yang Akuntabel dan Efisien: Panduan Praktis bagi Pejabat Pembuat Komitmen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah salah satu elemen penting dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Fungsinya tidak sekadar menjadi patokan biaya, tetapi juga menjadi acuan dalam menilai kewajaran penawaran dan batas tertinggi dalam evaluasi. Menyusun HPS membutuhkan ketelitian, keahlian, dan data yang sahih serta
Search
Tentang kami
Pengadaanbaik.id hadir sebagai ruang pembelajaran bagi para pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan serta badan usaha milik negara/daerah.
Lebih dari sekadar proses administrasi, pengadaan memegang peran strategis dalam menciptakan output dan outcome yang berdampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, kami menyediakan wawasan, pengetahuan, serta praktik terbaik guna mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi di bidang ini.
Di sini, Anda akan menemukan berbagai sumber belajar, diskusi interaktif, serta berbagi pengalaman dari para profesional pengadaan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita bersama dapat mendorong proses pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan bernilai guna bagi masyarakat.
Mari bergerak bersama untuk menciptakan pengadaan yang lebih baik. pengadaanbaik.id – Mewujudkan Pengadaan Bermartabat untuk Negeri.
Archive
Categories
Recent Posts
- Implikasi UU 1/2025 terhadap Status Keuangan Negara dalam BUMN dan Penguatan Prinsip Business Judgment Rule
- Kajian Historis dan Regulatif tentang Ketentuan Penilai dan Dasar Penilaian dalam Pengadaan Tanah
- Analisis Putusan Komisi Informasi atas Sengketa Keterbukaan Informasi dalam Sistem Pengadaan Elektronik
- Strategi Efektif Mencegah Kerugian Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa
- Tata Cara Penyusunan HPS
Tags
AddendumKontrak Hukum Kontrak Pemerintah justifikasi kerugian negara Kontrak Bermasalah Kontrak Kritis lewat tahun anggaran Pemberian Kesempatan Pemberian Kesempatan menurut Permenkeu Pemutusan Kontrak Pengadaan non-kepentingan umum Pengendalian Kontrak perubahan kontrak sengketa ICW-LKPP tim peneliti kontrak